Kasongan- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan, Wahidin, mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat untuk segera merealisasikan perbaikan ruas jalan dari Kasongan (Kecamatan Katingan Hilir) menuju Desa Tumbang Kaman (Kecamatan Sanaman Mantikei). Desakan ini disampaikan Wahidin kepada media pada Rabu (2/7) di ruang lobi DPRD Kabupaten Katingan. Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, kembali menyoroti persoalan infrastruktur jalan yang masih menjadi kendala bagi masyarakat.
Kondisi Jalan yang Semakin Memprihatinkan
Wahidin menegaskan bahwa anggaran untuk perbaikan jalan sebesar Rp 29,5 miliar telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan Tahun 2025. Namun, hingga memasuki triwulan III tahun ini, proyek tersebut belum juga dimulai. Padahal, kondisi jalan semakin memburuk dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat.
“Jika ada kendala, harusnya dijelaskan. Jika masih dalam proses, DPUPR perlu memberikan informasi yang transparan mengenai tahapan yang sudah dicapai,” tegas Wahidin.
Dampak Positif Perbaikan Jalan bagi Masyarakat
Politisi Partai Gerindra ini menyatakan bahwa perbaikan jalan ini bukan hanya tentang penyerapan anggaran, tetapi juga memiliki dampak luas bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Jalan yang baik akan mempermudah distribusi barang dan jasa, meningkatkan mobilitas warga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Dengan perbaikan jalan yang cepat, masyarakat Katingan, khususnya di wilayah Kecamatan Sanaman Mantikei, akan merasakan kenyamanan dalam beraktivitas. Selain itu, ini akan membuka peluang usaha baru dan mempercepat perputaran ekonomi di daerah kita,” jelasnya.
Wahidin mengungkapkan bahwa usulan perbaikan jalan ini berasal dari keluhan masyarakat yang disampaikan saat reses anggota DPRD di Kecamatan Sanaman Mantikei. Masyarakat mengeluhkan kerusakan jalan yang parah, menghambat transportasi harian, termasuk pengiriman hasil pertanian dan perkebunan.
“Kami sangat mendukung aspirasi masyarakat. Bahkan, usulan ini sudah disetujui dan dianggarkan Rp 19,5 miliar. Namun, hingga kini belum ada realisasi di lapangan,” tandas legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Katingan III ini, yang mencakup wilayah Katingan Tengah hingga Bukit Raya.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas Proyek
Wahidin menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Menurutnya, DPUPR harus memberikan penjelasan detail mengenai kendala yang dihadapi, apakah terkait teknis, administrasi, atau hal lainnya.
“Masyarakat berhak tahu. Jika proyek ini tertunda, apa penyebabnya? Apakah ada revisi anggaran, masalah lelang, atau hal lain? Kami di DPRD siap mendorong percepatan, asalkan ada kejelasan,” ujarnya.
Dukungan untuk Pembangunan yang Berkeadilan
Sebagai wakil rakyat, Wahidin berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan yang merata di Kabupaten Katingan. Ia menilai, pembangunan infrastruktur jalan adalah salah satu prioritas utama karena menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Kami akan terus mengawal proses ini. Jika perlu, kami akan meminta pertanggungjawaban DPUPR melalui rapat kerja dengan komisi terkait,” tegasnya.
Masyarakat Katingan, khususnya di wilayah Kecamatan Sanaman Mantikei, berharap agar proyek perbaikan jalan segera dimulai. Banyak warga yang mengeluh karena jalan yang rusak memperlambat perjalanan, meningkatkan biaya transportasi, dan bahkan membahayakan keselamatan pengendara.
Wahidin berharap Pemkab Katingan dan DPUPR dapat segera mengambil langkah konkret. “Kami tidak ingin anggaran yang sudah disiapkan mengendap tanpa hasil. Masyarakat butuh aksi nyata, bukan sekadar rencana di atas kertas,” pungkasnya.
Perbaikan jalan dari Kasongan ke Tumbang Kaman bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. DPRD Kabupaten Katingan, melalui Wahidin, terus mendesak percepatan proyek ini demi kesejahteraan warga.
Kini, bola berada di pihak DPUPR dan Pemkab Katingan. Masyarakat menunggu realisasi, bukan lagi janji.
