Legislator Katingan Minta DPUPR Turun Tangan Perbaiki Jalan Provinsi yang Berlubang, Demi Keselamatan Warga
Info Kasongan- Kondisi sejumlah ruas jalan provinsi dan nasional yang melintasi wilayah Kabupaten Katingan kini menjadi perhatian serius anggota DPRD Kabupaten Katingan, H. Hanafi. Ia menyoroti banyaknya jalan berlubang dan rusak parah yang kerap membahayakan pengendara, terutama di kawasan padat lalu lintas seperti ruas Jalan Ketunen – Kasongan.
Hanafi berharap, meskipun status jalan tersebut berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau bahkan pemerintah pusat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Katingan tetap dapat mengambil peran aktif membantu penanganannya.
“Jangan menunggu terlalu lama hanya karena urusan kewenangan. Kalau jalan itu rusak dan membahayakan warga, sebaiknya DPUPR Kabupaten segera turun tangan memperbaiki sementara,” ujar Hanafi kepada wartawan, Jumat (24/10).
Menurut legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, kerjasama dan sinergi antar-instansi menjadi hal yang sangat penting. Ia menilai, ketika jalan di wilayah Katingan rusak, masyarakat tidak akan melihat siapa yang bertanggung jawab secara administratif — yang mereka tahu hanyalah jalan itu rusak dan membahayakan pengguna jalan.
Baca Juga : Pemkab Katingan Salurkan BLT Inflasi 2025, Warga Rasakan Langsung Kehadiran Pemerintah
Kecelakaan Akibat Jalan Berlubang Harus Jadi Peringatan
Hanafi menceritakan, berdasarkan laporan masyarakat, lubang di ruas Jalan Ketunen Kecamatan Katingan Hilir sudah cukup lama dibiarkan tanpa perbaikan. Akibatnya, belum lama ini seorang pengendara menjadi korban kecelakaan lalu lintas saat mencoba menghindari lubang di jalan tersebut.
“Ini bukan soal kecil. Kalau dibiarkan, nyawa pengguna jalan bisa terancam. Saya harap pemerintah daerah tidak menunggu sampai ada korban lagi,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, jalan provinsi dan nasional yang melintasi Kabupaten Katingan merupakan jalur vital yang menghubungkan sejumlah kecamatan dan menjadi akses utama warga menuju tempat kerja maupun pusat ekonomi. Kerusakan jalan bukan hanya mengancam keselamatan, tapi juga menghambat aktivitas masyarakat dan perekonomian lokal.
Perlu Sinergi dan Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi
Meski mendorong DPUPR Kabupaten untuk turun tangan cepat, Hanafi tetap mengingatkan pentingnya koordinasi dengan pihak DPUPR Provinsi Kalimantan Tengah atau instansi lain yang memiliki kewenangan.
“Langkah cepat itu penting, tapi koordinasi juga wajib. Kita tidak ingin terjadi kesalahpahaman antar instansi soal kewenangan dan anggaran,” jelasnya.
Hanafi menyarankan agar setiap tindakan perbaikan darurat segera dilaporkan ke pihak provinsi atau kementerian terkait. Dengan begitu, penanganan bisa dilakukan berjenjang dan berkesinambungan, bukan sekadar tambal sulam sementara.
Keselamatan Warga Harus Jadi Prioritas
Di akhir pernyataannya, Hanafi menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama di atas urusan administratif. Ia berharap DPUPR Kabupaten Katingan dapat lebih proaktif, setidaknya melakukan langkah penanganan awal ketika menemukan jalan rusak yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.
“Kalau kerusakan jalan sudah dalam kondisi darurat dan membahayakan, DPUPR Katingan sebaiknya segera bertindak. Setelah itu, sampaikan laporan resmi kepada pihak yang berwenang,” tandasnya.
Hanafi yang sudah dua periode duduk di DPRD Katingan ini menilai, langkah cepat pemerintah daerah dalam menangani infrastruktur rusak adalah bentuk nyata kepedulian terhadap keselamatan dan kenyamanan warganya. Ia berharap, ke depan tidak ada lagi alasan keterlambatan perbaikan hanya karena batas kewenangan.
“Jalan rusak bukan hanya soal tanggung jawab, tapi soal nyawa dan keselamatan. Jangan tunggu korban berikutnya baru bertindak,” pungkasnya tegas.
